2. Kembali ke Tanah Air.
Setelah tujuh tahun belajar dan berjuang dalam organisasi P.I. di negeri Belanda, pada bulan April 1934 kembali ke tanah air. Pekerjaan apakah yang dipilih oleh Soebardjo setelah menamatkan studie hukum. Sebagai seorang yang pernah sebagai aktivitas Perhimpunan Indonesia (P.I.) hati nuraninya menolak bekerja pada pemerintah Hindia-Belanda, padahal lowongan untuk jabatan di pemerintahan sangat terbuka bagi seseorang yang berpendidikan tinggi. Akhirnya ia memilih bekerja swasta di Kantor Bantuan Hukum Mr. Sastro Muljono, seniornya di Semarang, banyak juga mantan anggota P.I. yang bekerja di pemerintahan, antara lain Dr. Buntaran Martoatmodjo dan Dr. Akhmad Mochtar dari Semarang Soebardjo pindah ke Surabaya juga dikantor Bantuan Hukum Mr. Iskaq (Tjokro Hadisoerjo). Pada tahun tiga puluhan itu Soebardjo menyaksikan surutnya perjuangan pergerakan nasional. Para tokohnya, Ir. Soekarno, Sartono, Muhammad Hatta saling berbeda pendapat mengenai strategi perjuangan sekalipun mereka mempunyai dasar yang sama: Non Kooperasi.
Partai Nasional Indonesia pecah menjadi tiga kelompok, kelompok pertama ingin tetap berjuang secara bawah tanah, yang mayoritas mantan anggota Serikat Rakyat dan PRI.
Kelompok kedua dibawah pimpinan Mr. Sartono yang menekankan perjuangan melalui organisasi politik (dalam bentuk partai) adalah lebih efektif, mereka kemudian membangun Partai Indonesia (Partindo) yang moderat. Kelompok ketiga mendirikan partai baru Pendidikan Nasional Indonesia yang di mentori oleh Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir, Soebardjo datang menemui mereka secara pribadi, Ia menemui Soekarno, mendekati Sartono dan juga menemui Hatta. Pergerakan nasional lumpuh akibat dari kebijakan politik Gubernur Jenderal P.C. De Jonghe. Oleh karena itu Soebardjo bersikap wait and see tidak masuk kelompok manapun, namun pemerintah Hindia-Belanda tetap mencurigainya sebagai orang komunis. Ia merasa setiap gerak langkahnya diamati oleh Politicks Inlichtingen Drenst (P.I.D.) atau Dinas Penyelidik Politik dari Kepolisian Hindia Belanda. Peristiwa perintah meninggalkan Banjarmasin dari Asisten Residen, ketika ia membela perkara pembunuhan membenarkan dugaannya.
Pada tahun 1935 Soebardjo meninggalkan kantor pengacara Mr. Iskaq, pindah ke Malang mendirikan kantor pengacara sendiri dan menjauhkan diri dari aktivitas politik. Kantor Pengacara Soebardjo di Malang tidak sukses, karena kalah bersaing dengan kantor-kantor Pengacara yang dibuka lebih dulu. Soebardjo jatuh sakit dirawat di Rumah Sakit Soekoen. Belum pulih benar dari sakitnya Soebardjo menerima surat dari Mr. Soedjono yang tinggal di Tokyo, Soedjono meminta agar Soebardjo berkunjung ke Jepang karena berbagai tekanan keadaan, Soebardjo yang merasa terjepit, surat Soedjono dianggap sebagai berkah, untuk bisa melepaskan diri dari stress, tekanan keadaan dan kejiwaan. Harapannya adalah untuk memperoleh ongkos hidup yang layak di negara asing itu, namun kendalanya ia tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk hidup, sebelum ia memperoleh pekerjaan. Bekerja sebagai apa dan dimana, itulah pertanyaan yang selalu terbesit dalam batin Soebardjo.
Akhirnya pada bulan September 1935, ia berangkat ke Jepang bersama dengan keluarga kakaknya yang mengantar dua putrinya Herawati dan Saptarita untuk bersekolah di Jepang. Tiba di Tokyo Ia terkesan atas kemajuan Jepang, gedung-gedung pencakar langit telah berdiri dengan megahnya. Dengan perantaraan Mr. Soedjono, Soebardjo diperkenalkan dengan para cendekiawan Jepang. Melalui ceramah-ceramah umrah di Nihon Bunka Renmei dan Society for International Cultural Relations dia memperoleh penghasilan. Ada yang lebih mengesankan, sejumlah cendekiawan Jepang mampu berbahasa Belanda, Inggris, Jerman secara baik. Koleksi perpustakaannya sangat lengkap, hampir semua buku dan artikel tentang Hindia Belanda tersedia dalam koleksi.
3. Masa Pendudukan Jepang.
Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berakhir untuk selama-lamanya setelah menyerah tanpa syarat di Kalijati, Sabang pada tanggal 8 Maret 1942. Pasukan Jepang memasuki Jakarta dengan parade kemenangan yang disambut penduduk sebagai pembebas. Beberapa waktu kemudian Soebardjo bertemu dengan Soedjono. Ia meminta agar Soebardjo menyusun memorandum singkat sebagai petunjuk hubungannya dengan Sanseikanbu (Pemerintahan Militer Jepang) Kepada Kolonel Miyoshi. Sementara itu Soebardjo ditawari bekerja pada kantor penasehat Hatta. Tidak lama kantor ini bubar setelah terbentunya Poetera (Poesat Tenaga Rakyat). Soebardjo tidak bergabung dalam Poetra yang dipimpin oleh Empat Serangkai (Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansur). Setelah Kantor Penasehat Hatta dibubarkan, ada dua orang Jepang Ishii dan Nishijima datang ke rumah Soebardjo. Dua orang Jepang itu ternyata dari kantor Penghubung Angkatan Laut (Kaigun Bukanfu) dibawah pimpinan Laksamana Muda Maeda, Tadashi. Mereka meminta Soebardjo melakukan penelitian tentang masalah bahan makanan, untuk kepentingan perang dan hubungannya dengan reaksi petani.Tugas tambahan yang ditawarkan kepada Soebardjo sejarah pergerakan nasional dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Tawaran ini diterima oleh Soebardjo, kantornya di Jl. Prapatan 60. Ia diberi kebebasan untuk memilih pembantu-pembantunya. Beberapa orang yang dipilih adalah Embah Soediro, sebagai sekretaris, Etty Abdurachman, kemenakan Soebardjo, Ahmad Soerjo saudara sepupu istrinya, Tasti Kusumo Utojo, Mr. Suwandi, saudara sepupu Paku Alam dan BRM Suryodarmojo, Putera Paku Buwono XI. Tugas untuk Soebardjo pada dasarnya adalah pengumpulan data dan sejarah pergerakan nasional yang meliputi konsep nasionalisme, sikap bangsa Indonesia terhadap kelompok Rasial. Dari tugas ini hubungan pribadi Soebardjo dengan Laksamana Maeda menjadi akrab. Pandangan pribadi Maeda yang luwes terhadap masalah aspirasi nasional berbeda dengan pandangan yang kaku dari Jenderal-Jenderal Angkatan Darat (Rikugun). Kebijakan Angkatan Darat dianggap tidak mempunyai pertimbangan kemanusiaan dan masa bodoh, bahkan mencelakakan kehidupan rakyat.
Soebardjo dengan didampingi oleh Nishijima, yang fasih berbahsa Indonesia dan bekas manajer Toko Chioda di Bandung, melakukan perjalanan keliling Jawa.
Setelah ”Janji Kemerdekaan” Koiso, bulan September 1943, melalui Nishijima, Maeda menyampaikan rencananya akan menyelenggarakan kursus kepada Soebardjo. Atas informasi tersebut Soebardjo menghubungi Soekarno dan Hatta, sekaligus meminta kedua tokoh ini berpartisipasi secara aktif. Beberapa tokoh lain yang dihubungi oleh Soebardjo adalah Sutan Sjahrir, Mr. R.P. Singgih, Sanusi Pane Suwondo, Iwa Kusuma Sumantri dan Muhammad Said. Dari pendekatan Soebardjo ini, lahir Asrama Indonesia Merdeka yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari, Gedung Dai San Ka (Biro III) dari Kaigun Bukanfu. Para pesertanya terdiri atas pemuda. Wikana ditunjuk sebagai pengawas asrama. Asrama Indonesia Merdeka diresmikan oleh Laksamana Maeda pada bulan Oktober 1944. Renatara terselenggara sampai dua angkatan, berakhir pada bulan Mei 1945. Seluruh aktivitas kursus dan juga kantor Soebardjo, sebagai pengendali kursus tidak seorang Jepang pun yang melakukan intervensi. Bahkan kantor ini menjadi tempat diskusi politik yang aman.
4. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Sesuai dengan janji Koiso, pada bulan Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas menyusun rancangan Konstitusi negara Indonesia yang akan merdeka. Hampir semua tokoh pergerakan diangkat sebagai anggotanya. Jumlahnya 61 orang, yang dipimpin oleh dr Rajiman Wedyodiningrat. Soebardjo termasuk yang dipilih dengan nomor urut 42. Soebardjo menjelaskan bahwa Soekarno berjasa meletakkan dasar pandangan hidup atau filosofi rakyat Indonesia mengenai kehidupan dan dunia, yang terumus dalam sila-sila Pancasila. Kemudian diperdaulatkan, teori apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Ada tiga teori yaitu teori individualis, teori klas, teori negara kesatuan. Setelah masing-masing melakukan curah pendapat dan tukar pendapat, Soekarno membentuk kelompok sembilan orang yang disebut panitia-9. Soebardjo mengusung gagasan Kongres menentang Imperialisme di Brussel pada bulan Februari 1927 yakni Imperialisme dan kolonialisme hendaklah dihapuskan. Ada gagasan lain yaitu tentang menentukan nasib sendiri yang mengdopsi gagasan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada tahun 1917. Dan sublimasi gagasan itu lahirlah paragraf 1 dari rancangan pembukaannya. Panitia 9 menurut Soebardjo menghadapi kesulitan ketika mencari kompromi antara ideologi nasionalis dan konsepsi Islam mengenai negara dan masyarakat. Pada sidang kedua panitia 9 yang berlangsung selama satu minggu (tanggal 10-17 Juli 1945).
Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soebardjo bersama sejumlah tokoh dan penduduk Jakarta menyambut kedatangan Dr. Radjiman, Soekarno-Hatta, di Bandar Udara Kemayoran. Masih ada tiga orang lagi yaitu Mr. Teuku Moh. Hassan, Dr. Amir, dan Mr. Abas, yang ikut serta dalam rombongan Rajiman. Mereka adalah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang mewakili Sumatera.
Setelah turun dari pesawat, Soekarno memberikan pidato singkat,
“Jika beberapa waktu yang lalu saya menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah, sekarang saya menyatakan kepada kamu bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman tersebut berbunga”.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 di Jakarta terdengar desas-desus bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno dan Hatta berusaha untuk mencari kebenaran desas-desus itu, mendatangi Sunseikanbu (Kantor Pemerintahan Militer). Tidak bertemu Pejabat Jepang yang dimaksud Jenderal Yamamoto Moichiro, Mereka datang ke Kantor Soebardjo dengan harapan memperoleh informasi dari Soebardjo. Soebardjo mengusulkan agar mereka dapat konfirmasi dari Laksamana Maeda. Soekarno, Hatta, Soebardjo datang menemui Maeda. Jawaban Maeda tidak tegas, tidak membantah, dan tidak membenarkan desas-desus tersebut. Mereka meninggalkan kantor Maeda pada sore hari tanpa hasil.
Karena masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan yaitu membahas penyelenggaraan sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 yang akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Dasar Negara yang disusun oleh BPUPKI. Sementara itu Soebardjo masih penasaran ingin memperoleh informasi yang jelas. Ia menduga laksamana Maeda karena jabatan dan sumpahnya menolak membocorkan kebenaran berita tersebut yang masih dinilai rahasia. Soebardjo mencoba mengontak bawahan Maeda dikantor Kaigan Bukanbu, barang kali mereka mau bicara. Pada sore hari Soebardjo datang ke asrama mereka, disana telah ada Dr. Buntara dan Iwa Kusuma Sumantri, dengan maksud yang sama. Orang-orang jepang itu pun juga tidak bisa memberikan informasi. Soebardjo kemudian mengajak Hatta untuk menemui Soekarno pada malam itu. Mereka diterima Soekarno pukul 11.00 malam (23.00). Ia duduk dikelilingi oleh sejumlah pemuda antara lain Wikana, suasana mereda setelah kami datang tulis Soebardjo. Para pemuda menginginkan agar kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada malam itu juga dengan nada mengancam. Soekarno menolak, karena harus di bicarakan dulu dalam siding PPKI. Ancaman Wikana dijawab oleh Soekarno. “Ini batang leher ku, seretlah saya kepojok itu dan potonglah leherku malam ini juga!.” Wikana mundur.
Kemudian Hatta memperingati Wikana antara lain: ”jika sodara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira sodara telah siap dan sanggup memproklamasikan, mengapa sodara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan itu? Wikana terdiam, drama menjelang proklamasi itulah yang disaksikan oleh Soebardjo. Seusai menyaksikan drama proklamasi tersebut Soebardjo dan Hatta meninggalkan rumah Soekarno, waktu telah menunjukan waktu malam.
5. Rengasdengklok
Pada hari ini pukul 08.00, Soebardjo menerima laporan dari sekretarisnya Embah Soediro, bahwa Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda dan tidak tahu dibawa kemana, menambahkan, setelah para pemuda mengadakan rapat dikantor Soebardjo dan Wikana ada diantara mereka. Soebardjo kaget, peristiwa ini dinilai gawat, karena pada pukul 10.00 akan diselenggarakan rapat PPKI. Tanpa ketua dan wakil ketua tidak mungkin rapat terselenggara. Ia menduga bahwa Wikana mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta. Soebardjo berpikir lebih jauh, bahwa ia harus menghubungi pimpinan Angkatan Laut Jepang dalam usaha pencarian Soekarno dan Hatta. Soebardjo khawatir kedua pemimpin ini ditangkap oleh angkatan darat. Hanya angkatan laut yang bisa menolong membebaskannya. Kemudian seorang anggota stafnya Soediro memberi tahu angkatan laut. Nishijima menerima laporan Soediro. Soebardjo sendiri kemudian datang secara pribadi kepada Laksamana Maeda, belum sempat terucap salam Maeda mendahului bertanya, “Kenapa tuan datang sendiri dan tidak dengan tuan Soekarno dan Hatta? Saya berjanji kepada tuan-tuan kemarin untuk menyampaikan bentuk resmi tentang penyerahan kami!, Soebardjo menjawab ”kami datang untuk memberi tahu tuan, tutup halangannya mereka dari kota” Maeda terkejut, tidak berkata apa-apa lalu termenung!.
Dari rumah Maeda, Soebardjo bergegas menuju kantornya di Jalan Prapatan.
Kantor Daisanka memang tempat yang aman bagi rapat-rapat yang membahas masalah-masalah sosial maupun aktivitas politik. Soebardjo kemudian memerintahkan sekretarisnya, agar memanggil Wikana, terjadi dialog, “Apa yang telah kamu perbuat terhadap Soekarno dan hatta?” Tanya Soebardjo. “Itu keputusan kami dalam pertemuan semalam untuk keselamatan mereka. Mereka kami bawa ke suatu tempat di luar Jakarta” jawab Wikana. Apakah akibat dari tindakan tersebut sudah kamu putuskan? Tanya Soebardjo. ”Keputusan itu bukan keputusan pribadi saya, tetapi merupakan keputusan semua golongan pemuda, tugas saya membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam kemarin.” Jawab Wikana. Soebardjo menasehati Wikana agar tidak merahasiakan keberadaan Soekarno-Hatta. Wikana tidak menjawab, kemudian pergi. Ia kembali bersama Pandu Kartawiguna, maksudnya untuk menegaskan pendiriannya, menolak memberitahu dimana Soekarno-Hatta disembunyikan. Jawaban Pandu kepada Soebardjo tidak berbeda kepada Wikana. Sekali lagi Soebardjo menasehati Pandu, bahwa proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan dengan damai, yang akibatnya merugikan perjuangan kita. Wikana dan Pandu keluar dari ruangan Soebardjo. Pada sekitar pukul 14.30, Nishijima, Shigetada datang dan rupanya sudah berbicara dengan Wikana, bahwa Angkatan Laut akan mendukung Proklamasi Kemerdekaan.
Beberapa saat kemudian Wikana, Pandu, dan seorang anggota Tentara Peta, Jusuf Kunto datang meyakinkan Soebardjo bahwa tindakan itu bermaksud menyelamatkan Soekarno dan Hatta. Soebardjo menyatakan kepada mereka, “Jika atas dasar keselamatan saudara membawa Soekarno dan Hatta keluar kota, saudara tidak usah khawatir keselamatan mereka jika mereka kembali ke sini. Karena saya percaya bahwa Angkatan Laut akan memberikan dukungan andaikata mereka mendapat kesulitan dari Angkatan Darat. Tolonglah beritahu saya, dimana mereka berdua disembunyikan. Saya akan mengantarkan mereka kembali ke Jakarta, sehingga dapat memulai Proklamasi Kemerdekaan. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas usaha ini. Pandu kemudian menyatakan bahwa Soebardjo tidak bisa pergi sendiri karena terlalu berbahaya dan melarang menemui Soekarno-Hatta tanpa ditemani orang yang mereka kenal. Jusuf Kunto yang ditunjuk untuk menemui Soebardjo. Sementara Nishijima yang berada diluar ruangan mengkhawatirkan keselamatan Soebardjo. Ia menawarkan diri untuk mendampingi Soebardjo, namun ditolaknya secara halus.
Pada kira-kira pukul 16.00, dengan mobil Skoda Soebardjo, Jusuf Kunto, Soediro kearah Jatinegara terus kearah Timur. Sepanjang perjalanan mereka diam, berhenti dibeberapa pos yang dijaga oleh Tentara PETA. Tiba di pinggiran Kota Karawang, Kunto memerintahkan pengemudi membelok kearah Rengasdengklok, Kota Kawedanan di Pantai Utara. Tiba pada waktu Maghrib, istirahat dirumah Wedana. Jusuf Kunto mohon diri meninggalkan Soebardjo, melapor kepada Soekarni. Dengan mengenakan seragam PETA, Soekarni datang menemui Soebardjo. Terjadi dialog singkat, Soekarni menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan bukan prakarsa pribadi tetapi memenuhi tugas revolusi. Soebardjo dan Soedira mengikuti Soekarni dan Kunto dihadapkan Komandan PETA Rengasdengklok, Cundonco Subeno.
Untuk meyakinkan niat dan itikad kedatangan Soebardjo ke Rengasdengklok bukan untuk kepentingan Jepang. Soebardjo di interogasi dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah apa maksud kedatangannya di Rengasdengklok. Beberapa pertanyaan mendasar yang diingat Soebardjo antara lain: “Bisakah saudara mengatakan kepada kami Bahwa Jepang sudah menyerah? Apakah saudara datang atas nama Kaigan? Apakah saudara bisa memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam? Untuk meyakinkan Komandan, Soebardjo menjaminkan dirinya untuk siap ditembak. Seusai acara interogasi ini Soebardjo diantar ke sebuah rumah dipertemukan dengan Soekarno. Hatta disembunyikan di tempat lain. Tatkala melihat Soebardjo, Soekarno terperanjat langsung bertanya apakah Jepang sudah menyerah? Soebardjo memberitahu bahwa ia mendapat informasi penting ini dari Laksamana Maeda. Kemudian diputuskan untuk segera kembali di Jakarta. Dengan tiga buah mobil mereka meninggalkan Rengasdengklok kembali ke Jakarta pada pukul 21.00. Perjalanan kembali ke Jakarta dipenuhi rasa was-was, khawatir disergap oleh tentara Jepang. Tiba dirumah Soekarno pada pukul 21.00 dilanjutkan ke rumah Hatta. Sesudah istirahat beberapa saat, Soekarno, Hatta dan Soebardjo tiba di rumah Maeda. Setelah bertegur sapa sebentar, Soekarno menyampaikan terima kasih atas penerimaannya dan kesediaan rumahnya sebagai tempat pertemuan.
6. Mempersiapkan Proklamasi
Di rumah Maeda ternyata sudah banyak orang berkumpul sebelum rombongan dari Rengasdengklok memasuki rumah ini. Soekarno dan Hatta bersama Maeda meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian muncul Dr. Buntaran Martoatmodjo, sayuti Melik dan Iwa Kusuma Sumantri. Sukarni bersama rombongannya tiba kembali di rumah Maeda pada pukul 01.00. Ia mengajak Soebardjo dan Iwa Kusuma Sumantri untuk menemui Sjarir di sebuah rumah di Jalan Bogor Lama (Jl. Minangkabau). Ternyata Sjahrir tidak ada di tempat. Soebardjo bertemu dengan beberapa Pemuda, Chairul Soleh, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo. Karena tidak ketemu, mereka bertiga kembali ke rumah Maeda. Soekarno, Hatta, dan Maeda belum kembali kerumah, beberapa orang anggota PPKI telah hadir. Pada kurang lebih pukul 02.00, Soekarno, Hatta dan Maeda tiba kembali bersama Kolonel Miyoshi, Perwira penghubung Angkatan Darat yang mantan Diplomat, kemudian mereka berunding. Soekarno, Hatta, Miyoshi, Soebardjo, Maeda, Nishijima menghadap meja bundar, di belakangnya duduk Soediro, Soekarni, dan B.M. Diah, baru kemudian Soebardjo memperoleh informasi dari Hatta bahwa mereka datang ke Gunseikon (Kepala Pemerintah Jepang) Mayor Jenderal Yamamoto Moichiro, dan Mayor Jenderal Nishimura, Otoshi, samubuco (Kepala Bagian Pemerintahan Umum) tanpa hasil. Nishimura berpegang teguh pada prinsip status quo. Tidak ada boleh kegiatan politik sesudah tanggal 15 Agustus 1945.
Dari pertemuan meja bundar di rumah Maeda ini diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang. Kemudian Maeda, Nishijima, dan Miyoshi tempat. Ketika Soekarno, Hatta, Soebardjo akan menyusun redaksi (teks) Proklamasi, “Masih ingatkah saudara teks dari bab Pembukaan UUD kita?” Tanya Soekarno kepada Soebardjo. “Ya, saya ingat tetapi tidak lengkap.” Jawab Soebardjo. “Tidak apa, kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang menyangkut Proklamasi, bukan seluruh teksnya.” Kata Soekarno. Soekarno mengambil secarik kertas, menulis sesuai dengan yang saya (Soebardjo) ucapkan. “Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan”. Soekarno kemudian menambahkan :”Hal-hal yang mengenai pemindahan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Menurut Soebardjo inilah teks awal, rupanya Soekarno tidak menuliskan rakyat, tetapi Bangsa. Mula-mula Soekarni yang diminta untuk mengetiknya, Ia kemudian pergi ke dekat Dapur. Sayuti Melik dan beberapa orang lain sedang duduk-duduk. Dia diminta oleh Soekarni untuk mengetiknya yang kebetulan di ruangan itu ada sebuah mesin ketik. Seusai diketik teks ketikan diserahkan kepada Soekarni selanjutnya diserahkan kepada Soebardjo, Kemudian diterima oleh Soekarno. Seusai pengetikan teks para hadirin yang terdiri atas anggota PPKI dan pemuda menuju ke ruang besar, bagian depan antara lain Dr. Radjiman, Prof. Supomo, Dr. Ratulangi, Mr. Latuharhary, Dr. Buntaran, Iwa Kusuma Sumantri. Di antara para pemuda, B.M. Diah, Adam Malik, Mando Nitimhardjo, Pandu Kartawiguna. Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan Teks Proklamasi. Soekarni yang telah membaca sebelumnya mengkritik sebagai teks lepas dari semangat revolusioner, lemah, tidak mempunyai kepercayaan diri, ia tidak setuju dengan kalimat kedua, karena ia tidak percaya bahwa Jepang akan menyerahkan kekuasaannya kepada kita dengan cara sukarela kita harus merebutnya dari tangan mereka, terjadi perdebatan setelah penilaian Soekarni. Para anggota PPKI menentang perubahan teks. Soekarno menawarkan siapa yang membubuhkan tandatangannya pada teks, mereka sepakat yang menandatangani teks Soekano dan Hatta, diusulkan dibacakan di lapangan Ikada. Soekarno menolak pembacaan teks Proklamasi akan dilakukan di rumahnya Jl. Pegangsaan Timur No. 56 pada pukul 10.00. Subardjo merasa bahwa tugasnya telah selesai, setelah saling bersalaman mereka meninggalkan rumah Maeda pada kira-kira pukul 06.00. pada pagihari itu menjelang pukul 10.00 dua utusan Soekarno datang menjemput, karena terlalu capek Soebardjo memutuskan untuk melanjutkan istirahatnya, setelah dua hari diliputi suasana tegang. Ia tidak hadir dalam upacara tatkala Soekarno yang didampingi Hatta mengucapkan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.
7. Menjadi Menteri Luar Negeri
Hari-hari sesudah Proklamasi diliputi kesibukkan yang luar biasa pada tanggal 18 Agustus 1945, para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berkumpul di Pejombon, mereka mewakili rakyat Indonesia mengesahkan Undang-undang yang telah diselesaikan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada hari berikutnya PPKI bersidang kembali, Presiden Soekarno menunjuk Soebardjo sebagai ketua panitia kecil, yang beranggota 2 (dua) orang Soebardjo Kartohadikusumo, Alex Andries Maramis . Tugas panitia kecil adalah merumuskan organisasi pemerintah pusat. Hasil rumusan itu panitia kecil menyampaikan saran agar pemerintah pusat dibagi atas 10 Departemen, setelah dibahas pada sidang Pleno diterima oleh Presiden. Soebardjo pada sidang itu mengusulkan tambahan enam orang Menteri Negara, berhubung Negara dalam situasi Revolusioner. Tugas Menteri Negara bersifat khusus, dapat bergerak cepat apabila ada situasi darurat, mereka dapat diutus oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah, usul ini diterima oleh presiden, namun yang diangkat hanya lima orang, setelah sidang presiden membentuk kabinet. Pemerintah RI yang pertama ini terdiri atas 18 Menteri, 13 Menteri pemimpin departemen dan 5 Menteri Negara. Soebardjo ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas pertama Menteri Luar Negeri adalah membangun kementerian, karena sebelumnya tidak ada seorang Indonesia pun pernah bekerja di Kementerian ini. Gedung Kementerian harus dicari, rumah tempat tinggal pribadi keluarga Soebardjo dijadikan Kantor Kementerian, tidak ada pilihan lain. Selanjutnya adalah merumuskan dasar-dasar politik luar negeri suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Soebardjo mengantisipasi akan hadirnya tentara sekutu di Indonesia. Oleh karena itu baik presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri terus menerus berkampanye bahwa Republik Indonesia adalah Negara demokrasi dan mentaati semua hukum hubungan Internasional. Atlantic Charter, Diagram PBB diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disebarkan ke seluruh jajaran pemerintah. Tujuan utama adalah bagaimana lahirnya dan eksistensi Negara Republik Indonesia diakui kedaulatannya oleh dunia Internasional. Kedaulatan pemerintah Hindia-Belanda sudah berakhir sejak bulan Maret 1942 dan pemerintah militer Jepang berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945. Di samping pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, Bangsa Indonesia telah bertekad mempertahankan Kemerdekaan dan Kehormatannya dengan cara apapun. Tekad bangsa ini berhasil, tatkala tentara sekutu akan masuk ke Indonesia untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan protokol Dotsdam, terlebih dulu mengakui secara de facto Negara Republik Indonesia dan memberitahu Kementerian Luar Negeri rencana kedatangannya. Peristiwa bias dianggap sebagai sukses pertama dari kampanye Kementerian Luar Negeri.
8. Testtamen Politik
Masih pada bulan Agustus 1945, Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo kedatangan seorang tamu, ia adalah Tan Malaka yang dikiranya telah meninggal dunia. Kehadiran Tan Malaka menarik simpati para pengagumnya. Beberapa orang ingin menemuinya antara lain Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Gatot Tarunamihardja dan Presiden Soekarno. Pada suatu pertemuan Presiden Soekarno menyampaikan ke khawatirannya kemungkinan ia akan ditangkap tentara sekutu, Soekarno minta kepada Tan Malaka agar memberi petunjuk kepada para pemimpin perjuangan tentang taktik dan strategi perjuangan. Tan Malaka menyanggupi apabila diberi surat tugas resmi. Beberapa hari kemudian Ahmad Soebardjo yang ditanya mengenai surat tugasnya, melaporkan kepada Soekarno, Ahmad Soebardjo diberitahu bahwa Soekarno akan datang kerumah Soebardjo, Soekarno datang bersama Hatta, Tan Malaka bertanya tentang surat tugasnya, Soekarno menjawab ia datang akan menyusun surat tugas itu bersama-sama, Soebardjo menyediakan kertasnya, Soekarno mempersilahkan Tan Malaka menulis dengan kalimat nya sendiri, draf surat tugas tulisan Tan Malaka diserahkan kepada Soekarno. Setelah dibacanya diserahkan kepada Hatta, Soekarno mengusulkan agar judul surat itu diubah dengan Amanat Soekarno-Hatta. Dari beberapa nama yang disebut dalam surat itu Hatta mengusulkan dengan Sjahrir dan Wongsonegoro, isi pokok amanat Soekarno-Hatta, adalah “apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Soekarno-Hatta, maka pimpinan perjuangan diteruskan oleh Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Sjahrir dan Wongsonegoro”, surat amanat itu kemudian dikenal dengan nama Testamen Politik. (Surat Wasiat Politik) yang disaksikan proses penyusunannya oleh Soebardjo.
Pada tanggal 19 September 1945, Soebardjo menemui Sukarni menyatakan pradarsanya bahwa perlu ada satu pernyataan tekad dari rakyat dalam bentuk rapat raksasa. Soekarni setuju berjanji akan mengerahkan massa kelapangan Ikada, rapat ini mempunyai bobot politik sebagai jawaban kedatangan pasukan AFNEI di Jakarta Soebardjo juga meminta kepada Presiden agar diadakan sidang kabinet untuk membahas rencana rapat raksasa dengan massa yang jumlahnya puluhan ribu. Presiden setuju, namun masih diliputi kebimbangan memperhitungkan kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Sidang kabinet diadakan pada pukul 16.00 dirumah Presiden karena masalah ini masih terjadi perdebatan, sidang diundur sampai pukul 22.00, Presiden menghubungi pimpinan tentara Jepang, tidak berhasil. Akhirnya Soebardjo mengusulkan agar semua anggota kabinet ikut hadir dalam rapat raksasa ini. Semua setuju, massa yang jumlahnya ribuan telah berkumpul dilapangan Ikada, para menteri mendahului berangkat. Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantara menggunakan satu mobil, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden berangkat dengan satu mobil, sebelum memasuki lapangan mobil ditahan sebentar oleh Kimpeilais. Presiden naik keatas panggung, Ia berpidato sangat singkat, meminta rakyat agar taat kepada pemerintah dan tunduk kepada perintah-perintah pemerintah dan tunduk kepada disiplin.
Masyarakat mengikuti perintah Presiden dan meninggalkan lapangan Ikada dengan tertib.
Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet pertama selama empat bulan, karena perubahan dari kabinet Presidensial. Peristiwa rapat raksasa tanggal 19 September memberi dampak yang dahsyat. Peristiwa yang sama diikuti oleh daerah-daerah terutama ketika mendengar berita pasukan AFNEI bersama NICA mendarat di Jakarta. Bulan September dan Oktober adalah bulan perlawanan pemuda dan bulan yang penuh ketegangan. Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri mengirimi radio para pemimpin Partai Buruh yang berkuasa. Menteri menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan azas-azas demokrasi. Radiopun kedua dikirim pada tanggal 9 Oktober 1945, yang menyatakan sikap pemerintah RI tidak keberatan atas pendaratan tentara Inggris (AFNEI) untuk melaksanakan tugas. “Kami tidak memusuhi sesuatu bangsa, tetapi kami memusuhi penjajah dari siapapun juga“.
Di Jakarta insiden bersenjata meluas. Rakyat menolak dan marah kepada tentara sekutu yang “membawa” NICA. Beberapa Perwira Inggris menjadi korban penembakan. Menteri Luar Negeri Soebardjo dipanggil oleh Panglima AFNEI Letjen. Christison ke Markas Besar AFNEI (sekarang Gedung Perhubungan Laut Jl. Merdeka Timur) Christison meminta agar tentara Indonesia diberi uniform, untuk membedakan gerombolan liar dan tentara resmi. Disamping perlawanan fisik menentang kehadiran NICA, menteri luar negeri menyarankan kepada Presiden untuk menegaskan kembali sikap pemerintah Indonesia kepada dunia internasional melalui RRI, pada 25 Oktober 1945 Presiden menegaskan:
1. Bangsa Indonesia hanya menghendaki pengakuan kemerdekaan.
2. Menolak kedatangan Belanda. Orang-orang Belanda harus dikumpulkan disuatu tempat.
3. Pengakuan de Facto RI harus dinyatakan dengan perbuatan.
Insiden bersenjata berlanjut di Surabaya, pasukan AFNEI mengerahkan kekuatannya untuk ”menghukum para perusuh”, yang adalah arek-arek surabaya yang berjuang mempertaruhkan kemerdekaan. Peristiwa yang sama terjadi di Bandung, Semarang, Medan dan beberapa kota lain di Indonesia.
Tragedi Revolusi.
9. Dari Penjara ke Penjara.
Setelah ditahan beberapa saat di Yogyakarta, Soebardjo dan kawan-kawannya diangkat dengan Truch menuju Tretes, suatu tempat peristirahatan di Jawa Timur. Tidak lama disini, kemudian dipindahkan ke penjara Magelang. Karena ada desas-desus Belanda akan menyerbu Magelang, Soebardjo dan kawan-kawannya di pindahkan ke penjara Ponorogo, kemudian dipindahkan lagi ke rumah penjara Mojokerto dan yang terakhir pindah ke rumah penjara Madiun. Pada tanggal 17 Agustus 1948, Soebardjo dan kelompoknya memperoleh amnesti dari Presiden, dibebaskan dari rumah penjara. Baru merasakan udara bebas beberapa bulan di Yogyakarta, pecah aksi militer Belanda II. Ia ditangkap oleh intelijen Militer Belanda atau Inlichtnigen Verligheid Groep (IVG) dan dimasukkan rumah penjara Ambarawa, Ia baru bebas setelah ada resolusi PBB, bahwa semua tahanan politik harus dibebaskan.
10. Kembali ke Departemen Luar Negeri.
Setelah memperoleh kebebasan, Soebardjo kembali ke Departemen Luar Negeri. Pada bulan September 1951 Ia diangkat sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam konferensi perdamaian dengan Jepang di San Francisco yang membahas pelbagai masalah hubungan bilateral dan pampasan perang. Pada Tahun 1953 Beliau diangkat sebagai Direktur Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN). Setelah selama dua tahun sukses membangun pendidikan dan mendidik para calon diplomat, Soebardjo diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Switzerland.
Ahmad Subardjo meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1978 dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Cibogo.
la menerima tanda penghargaan :
a. Order of Merit dari Pemerintah Mesir, 1954
b. Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, 1961
c. Bintang Mahaputra Adipradana, 1973
d. Bintang Republik Indonesia Utama., 1992
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 058/TK/Tahun 2009 tanggal 6 November 2009.
